Polda Kalbar Gelar Apel Operasi Patuh Kapuas 2025, Fokus Edukasi dan Keselamatan Masyarakat

Pontianak, 14 Juli 2025 — Polda Kalimantan Barat menggelar Apel Gelar Pasukan Operasi Kepolisian Kewilayahan “Patuh Kapuas 2025” di Lapangan Jananuraga, Senin pagi (14/7). Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Kapolda Kalbar, Irjen Pol. Pipit Rismanto, S.I.K., M.H., dan turut dihadiri oleh Gubernur Kalbar, pejabat TNI-Polri, serta instansi lintas sektoral terkait.

Operasi yang berlangsung selama 14 hari, mulai 14 hingga 27 Juli 2025, melibatkan 510 personel gabungan dari berbagai satuan.

Dalam amanatnya, Kapolda Kalbar menekankan bahwa operasi ini bukan sekadar penegakan hukum, namun merupakan momen penting untuk meneguhkan komitmen bersama menjaga keselamatan berlalu lintas.

“Lalu lintas jalan adalah urat nadi sosial dan ekonomi. Tapi jika aturan diabaikan, dampaknya bisa fatal. Sepanjang semester I tahun ini, kita mencatat 570 kecelakaan, dengan 209 korban jiwa,” ujar Irjen Pipit.

Ia menyebutkan, rendahnya kepatuhan masyarakat terhadap aturan lalu lintas menjadi penyumbang utama tingginya angka kecelakaan. Karena itu, Operasi Patuh tahun ini akan menekankan edukasi, pelayanan, dan sinergi, bukan hanya tilang.

Kapolda juga menjelaskan bahwa operasi akan menyasar lokasi dan waktu rawan kecelakaan, termasuk tempat balapan liar dan area blank spot yang sulit dijangkau layanan darurat.

“Kami lakukan patroli rutin dan razia yang sifatnya mencari solusi, bukan hanya menghukum. Masyarakat perlu diingatkan untuk tidak egois di jalan. Edukasi adalah bagian penting dari operasi ini,” jelasnya.

Kapolda juga menegaskan bahwa penindakan terhadap kendaraan bodong akan ditindak tegas karena termasuk tindak pidana. Penanganan akan langsung dilimpahkan ke fungsi reserse.

Terkait pertanyaan tentang kendaraan yang belum membayar pajak, Kapolda menyatakan bahwa pelayanan pajak akan didekatkan langsung ke lokasi razia.

“Kita libatkan Bapeda, Jasa Raharja, dan stakeholder lain. Di lokasi razia, masyarakat bisa langsung menyelesaikan urusan administrasi. Edukasi dan pelayanan jalan beriringan,” ujarnya.

Gubernur Kalimantan Barat, Drs. H. Ria Norsan, M.M., M.H., turut memberikan apresiasi terhadap pelaksanaan Operasi Patuh Kapuas 2025 yang menurutnya sangat positif dalam mendukung kesadaran hukum dan peningkatan pendapatan daerah.

“Operasi ini sangat baik. Karena melalui ini, masyarakat akan terdorong membayar pajak kendaraan seperti STNK dan BBNKB yang selama ini sering terabaikan,” kata Gubernur.

Mengenai potensi peningkatan PAD, Gubernur menambahkan:

“Itu yang kita harapkan. Operasi ini tentu akan meningkatkan pendapatan dari pajak kendaraan bermotor.”

Meski tidak menetapkan target, Pemprov Kalbar telah memberikan diskon denda pajak kendaraan hingga 50 persen, sebagai insentif bagi masyarakat untuk taat administrasi.

“Kami beri diskon denda 40–50 persen, tergantung tingkatannya. Ini momen penting, dan saya harap rekan-rekan media menyampaikan ini ke masyarakat,” jelasnya.

Gubernur juga menegaskan bahwa penegakan dalam operasi ini harus dilakukan secara humanis, dengan mengedepankan pelayanan, bukan semata-mata penindakan.

Operasi Patuh Kapuas 2025 bukan hanya tentang penegakan hukum, tapi juga bentuk kolaborasi antara Polda Kalbar, Pemerintah Provinsi, TNI, dan lembaga lain untuk menciptakan budaya tertib berlalu lintas dan meningkatkan kesadaran masyarakat akan keselamatan dan tanggung jawab di jalan raya.